Pilkada

Soal Penggusuran Kawasan Kumuh, Ini Solusi Ketiga Pasangan Calon

Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Foto/Isra Triansyah/SINDOnews

JAKARTA – Pada sesi kedua debat terbuka pertama cagub-cawagub DKI, moderator jalannya debat Dwi Noviratri Koesno atau yang sering disapa Ira Koesno memberikan pertanyaan kepada tiga pasangan calon. Bagaimana cara melakukan penertiban dan penggusuran di daerah kumuh?

Seperti yang dikutip dari SindoNews,  Pasangan no urut satu, AHY-Sylvi berjanji, jika dirinya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, pihaknya tidak akan melakukan penggusuran. Pasangan ini berjanji tidak akan mencerabut akar kehidupan keluarga warganya dari tempat tinggal yang sudah ditinggali puluhan tahun.

“Faktanya, banyak warga yang trauma dengan kebijakan penggusuran pemerintah. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit karena tidak ada penghasilan tetap. Sementara, kebutuhan justru meningkat,” kata Agus disela-sela debat terbuka perdana Cagub-Cawagub DKI 2017 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Menurut AHY, mempercantik jakarta tidak harus menyakiti warganya. Kota jakarta bisa tumbuh dan berkembang dengan baik secara manusiawi. “Intinya, jangan hanya membangun badanya, tapi juga warganya. Sehingga, akan menjadi Jakarta lebih baik,” pungkasnya.

Sementara, pasangan Anies-Sandi lebih menitik-beratkan pada peremajaan kota, tanpa harus melakukan pengosongan warganya. Sebab, ribuan warga yang dipindahkan akan mengalami persoalan secara psikologis. “Bagaimana tidak, mereka akan kehilangan tempat tinggal, lingkungan sehari-hari, dan kehilangan pekerjaan tetap yang sudah digeluti puluhan tahun,” jelasnya.

Anies yakin, ada cara lain terkait relokasi, selain harus memindahkan warga dari wilayah yang akan diperbaiki. Caranya, bisa dengan peremajaan secara bertahap. Warga bisa dilibatkan secara langsung proses peremajaan, sehingga mereka merasa terlibat dalam pembangunan dan peremajaan lingkungannya.

Sementara itu, wakil pasangan calon no urut 2, Djarot lebih terfokus pada penjelasan-penjelasan kenapa pemerintahannya melakukan kebijakan yang tidak populis tersebut. Pertama, masyarakat tinggal di daerah kumuh, bantaran sungai yang rawan penyakit dan banjir, serta kolong-kolong jalan. menurutnya, kehidupan warga jakarta yang hidup di lingkungan tersebut justru jauh lebih tidak manusiawi.

“Mereka tinggal di Jakarta, tapi kehidupanya menyedihkan. Makanya kita kasih tempat yang memadai, kita kasih subsidi pendidikan untuk anak-anaknya, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari,” kata Djarot.

Menurut Djarot, kebijakan-kebijakan tersebut terpaksa harus diambil karena warga yang tinggal di lokasi yang ilegal, justru akan merugikan kehidupan mereka. “Kita ingin kehidupan dan tempat tinggal mereka lebih manusiawi,” harapnya.

Ahok menambahkan, pemerintah Jakarta tidak pernah menelantarkan warganya. Buktinya, mereka bisa tinggal gratis di apartemen, anak-anak mereka di jamin pendidikan dan kesehatanya,  serta kehidupan sehari-hari juga dimudahkan. “Kita kasih mereka kemudahan,” terangnya.

Sumber : SindoNews

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top