Metro

Kasian, Guru PNS Ini Tidak Terima Tunjangan Profesi sepanjang 2016

estari Eka Wardana (pakai jilbab) saat mengadukan nasibnya ke Fraksi PKS DPRD Medan, Senin (16/1/2017).

MEDAN – Malangnya nasib Lestari Eka Wardhana, seorang guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di SMP Negeri 18 Medan. Pasalnya, sepanjang 2016 Eka tidak menerima dana tunjangan profesi.

Padahal, PNS Golongan III/a itu telah mengantongi surat keputusan (SK) Dirjen dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menjadi syarat untuk proses pencairan tunjangan sertifikasi.

“Januari – Desember 2016 saya tidak pernah menerima dana sertifikasi, padahal SK Dirjen nya sudah keluar dan diterima pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Medan,”kata Eka saat mengadukan nasibnya ke Fraksi PKS DPRD Medan, Senin (16/1/2017).

Sesuai aturan, kata dia, tunjangan sertifikasi guru yang seharusnya diterimanya yakni 80 persen dari total gaji.

“Jika mengacu aturan tunjangan profesi saya setiap bulannya Rp1.827.520 jika mengacu guru yang sudah memiliki sertifikasi pendidik tetapi status kepegawaian calon pegawai negeri sipil CPNS , maka tunjangan profesinya dibayar 80 persen dari gaji pokok golongan III/a masa kerja 0 tahun. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over),”katanya.

Seperti diketahui, pemberian tunjangan sertifikasi guru dilakukan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para guru. Namun, didalam prakteknya masih saja ditemukan kendala dalam penyaluran uang tersebut.

Bahkan, kejadian tidak dibayarkan hak para guru berupa tunjangan sertifikasi bukalah peristiwa baru. Sebab, persoalan tersebut sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, M Nasir menyebut persoalan ini tidak terlepas dari buruknya kinerja Kepala Dinas Pendidikan Medan, Marasutan Siregar

“Persoalan ini membuktikan Kepala Dinas tidak mampu memberikan pemahaman kepada bawahannya,”ujar Nasir saat menerima pengaduan Lestari Eka Wardhana, seorang guru PNS di SMP Negeri 18 yang tidak menerima tunjangan sertifikasi sepanjang 2016 di ruang Fraksi PKS DPRD Medan, Senin (16/1/2017).

Dia meyakini ada masalah serius yang terjadi di Dinas Pendidikan Medan. Sebab, insiden tidak terbayarkannya tunjangan sertifikasi guru selalu terulang setiap tahunnya.

“Persoalan ini sangat penting, dalam rangka menunjang mutu pendidikan di Kota Medan. Untuk itu kita meminta Wali Kota Medan agar mengeveluasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, kalau perlu segera diganti,” ucapnya.

Anggota Komisi B DPRD Medan ini berjanji akan berkordinasi dengan rekannya di Komis B untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Komisi B akan jadwalkan pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Medan, kalau memang persyaratan terpenuhi maka tunjangan sertifikasi harus segera dicarikan, nanti akan kita dalami lebih jauh,”tuturnya. (tjg)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top