Metro

FMPH Pinta Polda Sumut Kembalikan Lahan Milik Pt Sianjur Resort

Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara gelar keterangan pers menuntut Polda Sumut mengembalikan lahan milik PT Sianjur Resort

MEDAN– Enam elemen masyarakat, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) Sumatera Utara, mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu), untuk mengembalikan lahan seluas 7 Ha, milik PT Sianjur Resort yang berada di kawasan Kecamatan  Patumbak,Deli Serdang.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pemuda LIRA Sumut, Ahmad Ibrahim Hutasuhut dalam keterangan persnya  kepada wartawan dipalataran parkir Polda Sumut.

Keenam elemen masyarakat yang tergabung tersebut meliputi, Posko Perjuangan Rakyat Sumatera Utara, Pemuda LIRA Sumut, Jaring Mahali Sumut, Forum Mahasiswa Peduli Keadilan, LBH Unika dan FOKRAT

“Lahan yang saat ini dimanfaatkan Polda Sumut untuk lahan parkir tersebut, adalah sah milik PT Sianjur Resort dan hal ini berdasarkan adanya perintah eksekusi PTUN Medan, No. W2.D.AT.04.10-84/2006, tanggal 28 Februari 2006″, terangnya

Untuk itu sebut Ibrahim, sudah seharusnya Polda Sumut sebagai institusi hukum untuk taat kepada hukum. Kalau lah tidak dilaksanakan jelasnya, hal tersebut sebagai pertanda saat ini hukum sudah tidak lagi menjadi panglima di negeri ini.

Ia juga menyesalkan sejauh ini, Polda Sumut terus melakukan atau melanjutkan pembangunan areal parkir tersebut, meski sudah ada keputusan tetap dari PTUN.

Masih  katanya, pembangunan areal parkir itu sarat dengan kepentingan oknum-oknum tertentu, yang merasa keberatan jika PT Sianjur Resort memiliki lahan yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

” Surat Dirut PTPN II Nomor: 20/X/430/VI/2016, tanggal 2 Juli 2016, yang ditandatangani Batara Moeda Nasution, yang menjadi biang kekisruhan. Surat yang tidak diketahui Komisaris PTPN II tersebut, intinya memberikan izin kepada Polda, untuk menggunakan lahan tersebut”, terangnya

Hal tersebut sebutnya, sungguh aneh tanpa ada dasar yang kuat Batara Moeda memberikan izin penggunaan lahan padahal milik orang lain.

Selain berencana akan menggelar aksi damai untuk mendesak agar lahan dikosongkan, ke enam elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara ini juga  meminta Presiden RI dan seluruh institusi penegak hukum di pusat, agar memberikan perhatian lebih, terhadap persoalan ini.

Sementara itu, Kabid Humas Poldasu,Kombes pol Rina S Ginting menerangkan, sejauh ini Polda Sumut memiliki surat pinjam pakai sementara dari PTPN II sebagai lahan parkir tersebut.

Mantan Kapolres Binjai ini meminta pihak yang keberatan untuk segera menempuh jalur hukum terkait lahan tersebut.

“Kita kan negara hukum, ya silahkan saja (tempuh jalur hukum),” ucapnya

Senada juga diucapkan Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan. Ia mengatakan, terkait press rilis yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Hukum ia mengatakan lahan yang dipakai oleh Polda Sumut untuk lahan parkir tersebut benar adanya milik PTPN 2.

“Ini lahan milik PTPN 2 yang menyerahkan lahan tersebut untuk kepentingan pengembangan Mapolda Sumut sesuai dgn Permohonan Kapolda Sumut Irjen Pol Eko Hadi Sutejo SH,MSi dengan No. B/ 344 / I / 2015 tanggal 15 Januari 2015,” ucapnya melalui pesan whatsupnya

Atas permohonan tersebut, Direkrisi PT PTPN II mengabulkan dengan mengeluarkan Surat Pelepasan dari PTPN II ke Polda Sumut dgn Nomor : 20 /X/430/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 yg ditandatangani Direksi PTPN II Bhatara Moeda Nasution.

“Demikian  kami sampaikan agar rekan rekan bisa memakluminya,” ucapnya mengakhiri perbincangan. (ts)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top