Hot News

Polda Sumut akan Periksa Pemilik Sianjur Resort Terkait Penyerobotan Lahan Warga

Pengerjaan lahan parkir Polda Sumut beberapa waktu lalu

MEDAN- Polda Sumut, akhirnya angkat bicara terkait tudingan masa Forum Keadilan Sumatera Utara yang menuding, Polda Sumut menyerobat lahan PT Sianjur Resort.

“Lahan parkir polda merupakan lahan milik PTPN II yang kita (Polda Sumut) pinjam pakai menunggu proses pelepasan aset dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN),”kata Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Rina Sari Ginting, Selasa (31/1).

Ia pun menuding, perusahaan yang mengklaim lahan parkir dan area perluasan Markas Komando (Mako) Polda Sumut di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Amplas tak memiliki dasar hukum. Pasalnya, tanah seluas 7 Hektar (Ha) tersebut masih milik PTPN II.

Masih kata Rina dalam penggunaan lahan ini tentunya, Polda Sumut memahami prosedur pelepasan aset dan sedang melakukan proses tersebut. Namun, karena kebutuhan mendesak, Polda Sumut terlebih dahulu mengajukan pinjam pakai lahan itu untuk digunkan sebagai perluasan Mako dan lahan parkir, karena Polda Sumut kini tidak memiliki lahan parkir yang mumpuni.

“kita ini (Polda Sumut) kan intansi pemerintan, dan lahan yang kita paka itu punya negara makanya kita mengajukan permohonan pinjam pakai dengan Nomor : B/344/I/2015 tanggal 15 Januari 2015. Saat itu yang mengajukan permohonan itu bapak Kapolda Sumut Irjend Pol Eko Hadi Sutedjo,”ujar Rina.

Atas permohonan itu, sambung Rina, Direksi PT PTPN II mengabulkannya dengan mengeluarkan Surat Pelepasan dari PTPN II ke Polda Sumut dengan Nomor: 20 /X/430/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016 ditandatangani Direksi PTPN II Bhatara Moeda Nasution.

“Karena sudah ada surat pelepasan (Pinjam Pakai) itu maka Polda Sumut langsung menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Dan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Polda Sumut dalam melayani masyarakat,”ungkapnya.

Masih kata rina, ada indikasi dan aroma yang tidak sedap ketika ada perusahaan yang mengklaim lahan parkir Polda Sumut itu sebagai lahan milik perusahaan itu.

“Aku heran, kok bisa perusahaan itu mengklaim tanah negara menjadi milik perseorangan atas nama perusahaan. Terlebih mereka mengerahkan massa yang seolah-olah Polda Sumut telah menyerobot dan menggarap tanah milik PTPN II,” sebut Rina.

Ia pun menuding, perusahaan tersebut patut dicurigai sebagai perusahaan yang menyerobot tanah negara, apalagi perusahaan itu telah membangun perumahan diatasnya.

“Perusahaan itu telah membangun perumahan di atas tanah negara, kami akan mengusutnya,”terangnya.

Mantan kapolres Binjai ini menambahkan, saat ini sudah ada laporan pengaduan pada pemilik perusahaan itu berinisial TG atas dugaan penyerobotan tanah dan sudah pernah dipanggil penyidik.

“TG itu sudah pernah dipanggil  atas laporan masyarakat. Dalam laporan itu TG diduga telah melakukan penyerobotan lahan, tetapi lokasinya dimana dan luas lahan yang diduga diserobot itu saya belum tau, sebab penyidiknya lagi melakukan gelar perkara,”jelasnya.

Hingga saat ini sebutnya, pihaknya belum mengetahui dasar hukum dan alas hak perusahaan itu sehingga berani mengklaim lahan milik PTPN II itu miliknya.

“Saya tidak ngerti, apa alas hak perusahaanitu,”jelasnya.

Sebelumnya, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Keadilan Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja. Mereka meminta lahan parkir yang berada di Polda Sumut dikembalikan pada PT Sianjur Resort.

Koordinator Aksi, Liston Hutajulu, mengatakan bahwa lahan parkir yang kini digunakan Polda Sumut tersebut merupakan lahan PT Sianjur Resort

Menurut Liston, PT SR telah membeli lahan seluas 189 Ha dari ratusan masyarakat yang memenangkan perkara sengketa tanah melawan PTPN II, karena itu Kapolri diminta untuk turun tangan dalam kasus tersebut.

“Kami minta agar Kapolri turun tangan,”tegasnya.(ts)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top