PAD dari Empat BUMD Milik Pemko Kata Gubernur Tidak Rasional

0
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung.
Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung.

Medan – Peraturan Daerah (Perda) tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Medan 2017 telah selesai dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu)

Ada beberapa catatan atau koreski yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung menyebut koreksi yang paling penting berdasarkan hasil evaluasi ialah perihal badan usaha milik daerah (BUMD) dan retribusi.

“Ada juga perihal rasionalitas pendapatan dari empat BUMD milik Pemko Medan,” katanya kepada wartawan usai rapat pembahasan koreksi APBD TA 2017 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Medan

Permasalahan rasionalisasi pendapatan BUMD, diakuinya memang amat pentingg. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbangkan 4 BUMD sangat tidak rasional.”Bayangkan saja, RPH hanya mampu memberikan PAD 50 juta, rasional tidak. PD Pembangunan juga 50 juta, Kemudian PD Pasar nyumbang PAD 1,5 miliar, rasional tidak. Bagi kita kan tidak,”paparnya.

Dijelaskannya, untuk rasionalisasi pada 2017 ini akan dilakukan di P-APDB 2017. Namun ada permasalahan di PD.Pembangunan dan PD. RPH terkait permasalahan aset agar segera dinilai ulang.

“Tadi disepakati disesuaikan di P APBD dan realisasinya diusahakan lebih besar dari targetnya. Dan untuk mencapai target itu ada masalah diantaranya di PD.RPH dan PD.Pembangunan mereka meminta segera dilakukan re-evaluasi aset. Karena beban pengeluaran sangat besar di biaya penyusutan artinya mereka menginginkan beban biaya penyusutan lebih ringan,”tukasnya.(tjg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here