Pemko Minta Penundaan Pengesahan Properda 2017, Ini Alasannya

0
Kantor DPRD Medan
Kantor DPRD Medan
MEDAN – Program pembentukan peraturan daerah (Properda) Kota Medan 2017 sejatinya disahkan melalu sidang paripurna, Senin (16/1/2017) hari ini

Namun hal itu urung terlaksana karena Pemerintah Kota (Pemko) Medan meminta agar dilakukan penundaan dengan alasan belum selesainya usulan Properda 2017.

Penundaan itu disampaikan Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri melalui surat resmi nomor 005/436 tertanggal 13 Januari 2017.

“Sehubungan dengan surat penjadwalan DPRD Kota Medan bulan Januari 2017 yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Medan tertanggal 29 Desember 2016 yang berkaitan dengan penjadwalan paripurna Ranperda, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa penjadwalan untuk tanggal 16 Januari 2017 terkait penetapan program pembentukan peraturan daerah tahun 2017, Pemerintah Kota Medan belum mengajukan usulan Program pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan kepada pimpinan DPRD Kota Medan melalui Bappeda , mengingat susunan pernagkat daerah Kota Medan belum menyesuaikan  dengan Peraturan Daerah  Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah,” bunyi surat tersebut.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPPERDA) DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak menyebut surat permohonan penundaan sidang paripurna pengesahan Properda kemarin.

Politisi PDI-P ini mengaku pihaknya  akan segera melakukan rapat internal Bapperda guna membicarakan seluruh persoalan Peraturan Daerah.

Paul juga mengatakan, Bapperda akan mengambil langkah selanjutnya setelah rapat nanti. “Kita akan minta pendapat seluruh anggota Bapperda, apa yang akan kita lakukan di 2017 ini,”katanya.(tjg)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here