Metro

KPAID Sumut Bakal Dihapus

KPID Sumut

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tengah memproses penghapusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut.

Bahkan penghapusan itu tinggal menunggu surat keputusan Gubernur Sumut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) Sumut, Nurlela saat rapat dengar pendapat di Komisi E DPRD Sumut, Selasa (7/2/2017).

Penghapusan KPAID, kata dia, dilakukan dengan alasan efesiensi. Selanjutnya tugas KPAID akan diambil alih Biro pemberdayaan perempuan dan anak dan KB Sekdaprovsu yang baru baru ini berubah nomenklatur menjadi Dinas P3A.

Nurlela meyakini pihaknya akan mampu mengcover atau mengatasi seluruh pekerjaan yang selama ini ditangani oleh KPAID.” Kami yakin dapat melaksanakan tugas yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dengan bekerjasama dengan LSM, Psikolog dan lainnya untuk memaksimalkan kinerja,”bilangnya.

Anggota Komisi E, Zulfikar menilai keberadaan KPAID masih dibutuhkan. Sebab, banyaknya kasus yang melibatkan perempuan dan anak di Sumut.

“Rencana Pemprovsu untuk menghapus kelembagaan tersebut dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. KPAID harusnya dipertahankan,”katanya.

Politisi PKS ragu dengan keputusan menghapus KPAID Sumut.”Saya kira KPAID tidak perlu ditutup, harus dipertahankan. Tinggal koordinasi saja bagaimana pembagian kerjanya. Adanya KPAID bisa memaksimalkan fungsi Dinas P3A. Saya sepakat KPAID ini dipertahankan dan Dinas P3A membangun kemitraan dengan lembaga tersebut,”tukasnya.(tjg)

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Eldin diminta Tegas Tata Papan Reklame di Medan yang Semakin Amburadul - Suara Kita

Leave a Reply

Top News

To Top