Hot News

Meski Sudah OTT Kasus USB, Polda Sumut Belum ada Tetapkan Satu pun Tersangka

Ils: Oprasi Tangkap Tangan

MEDAN – Sudah lebih dari dua bulan, pasca oprasi tangkap tangan yang dilakukan tim saber pungli terhadap lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kab Karo atas dugaan korupsi Unit Pembangunan Sekolah Baru (USB) TA 2016.

“Hingga saat ini perkara dalam kasus itu masih tetap penyelidikan (Lidik), meski penyelidikan awal dilakuka dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp170.110.000,” ucap Kabid Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Rina Sari Ginting kepada wartawan, Kamis (9/12/2017).

Sampai saat ini jelasnya, status perkaranya masih tetap lidik. Namun sejauh ini katanya, sudah ada sejumlah saksi yang sudah diperiksa termasuk Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Tanah Karo, Saroha Ginting

Masih katanya, pemeriksaan terhadap Kadis tersebut berkaitan dengan tindak lanjut dari OTT yang dilakukan pada, Kamis 20 Desember 2016 lalu. Namun, penyidik belum bisa menenetukan status hukum lima PNS Disdik tersebut.

“Hingga saat ini kasus ini belum bisa ditentukan, apakah naik ke penyidikkan atau tidak. Kalau skasi sudah banyak kita periksa termasuk kadisnya,” ucapnya

Masih katanya, materi pemeriksaan terhadap Kadisdik Karo itu fokus pada lima PNS Disdik yang sebelumnya diamankan, meski akhirnya dipulangkan kembali.

“Pemeriksaaan kadis tersebut terkait lima PNS yang kemarin diamankan. Mungkin, penyidik ingin mengetahui lebih detail dan mekanisme atau aliran keuangan dan sumbernya,”terangnya.

Seperti diketahui, lima PNS Disdik Karo diamankan dari diamankan dari Kafe Simole, Kabanjahe, Tanah Karo, Kamis (29/12) pagi sekitar pukul 2. 45 WIB. Kelima PNS itu yakni BG, selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Kabanjahe,EP, selaku Guru Sekolah SMPN 1 Kabanjahe, EW, selaku Tata Usaha (TU) SMPN 1, Kabanjahe. Kemudian, TS, selaku perwakilan wali peserta didik di SMPN 1 Kabanjahe, serta FJG, seorang staf Pendidikan Mengenah (Dikmen) Disdik Kabupaten Karo.

Dari kelima PNS tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa uang senilai Rp170.110.000 dari tas ransel milik FJG dan EW.  Meski begitu, sambung Rina, uang tunai yang disita sebagai barang bukti tersebut belum bisa disebut bersumber dari hasil korupsi. “Kan tidak semua barang bukti bersumber dari uang kejahatan,”ungkap Rina.

Namun, Rina juga merasa heran. Sebab, ada barang bukti tetapi tidak ada pelaku atau tersangkanya.

“Heran juga sih, barang bukti ada. Tetapi pelakunya belum ada padahal barang bukti itu disita dari terduga pelaku, namun belum ditetapkan sebagai tersangka,”ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan mengatakan, DPRD Sumut akan segera mengagendakan pertemuan dengan Kapolda Sumut, Irjend Pol Rycko Amelza Dahniel untuk meminta klarifikasi atas kasus tersebut.

“Keterangan Kapolda perlu untuk kami dengar, sebab kasus ini sudah jadi menghangat. Ada baiknya memang Polisi melakukan OTT itu, sehingga ada rasa takut bagi kalangan birokrasi untuk tidak melakukan hal-hal yang justru merugikan rakyat. Namun jangan pula kewenangan itu dijadikan sebagai ajang kepentingan tertentu,”katanya.

Contohnya, sambung dia, kasus OTT lima PNS Disdik Karo yang dinilainya sangat aneh dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. “Aroma kasus ini lain, sebab ada barang bukti yang disita. Tapi tidak ada orangnya, ada OTT tetapi orang yang di OTT itu juga tidak ada. Itu sangat aneh dan perlu ada klarifikasi, apakah bisa ketika seseorang membawa uang dalam jumlah besar lantas uang itu dijadikan barang bukti. Sedangkan pemilik uang itu tidak dijadikan sebagai tersangka,”ujarnya.

Terpisah, pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Pembaruan (Pushpa) Muslim Muis menilai, Polisi sudah menyalah gunakan wewenangnya selaku aparat penegak hukum. “Aparat penegak hukum, harusnya faham hukum. Jangan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi,”katanya.

Menurut Muslim, pelaku dengan barang bukti ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. “Ada barang bukti harusnya ada tersangka. Aneh jika barang bukti ada tetapi tersangka tidak ada. Kecuali tersangkanya ada barang buktinya sudah tidak ada, itu mungkin bisa terjadi,”sebutnya.

Dia menjelaskan, sebelum melakukan OTT seharusnya penyidik sudah memiliki dasar hukum. “Harusnya sudah ada dasar atau fakta hukumnya. Sehingga tidak meraba,”pungksnya.(ts)

Click to comment

Leave a Reply

Top News

To Top