Mendagri Koreksi Rp1,2 Triliun APBD Sumut

oleh
Gedung Pemprov Sumut
Gedung Pemprov Sumut

MEDAN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2017 yang berjumlah lebih dari Rp12 Triliun mendapat banyak koreksi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahkan total anggaran yang dikoreksi Mendagri mencapai angka Rp1,2 Triliun. Meski begitu, kegiatan yang mendapat catatan dari Kemendagri tetap dapat dijalankan dengan beberapa catatan.

Seperti halnya kegiatan lanjutan pembangunan gedung bowling yang alokasi anggarannya mencapai Rp9,5 Miliar. Kemendagri memperolehkan kegiatan tersebut dilakukan ketika dijalankan dengan sistem penganggaran tahun jamak

“Berdasarkan catatan yang diberikan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), jumlah anggaran yang dikoreksi Mendagri mencapai Rp1,2 Triliun,”ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Nezar Djoeli

Nezar mengungkapkan bahwa pekan lalu pimpinan dewan bersama TAPD sedang mengkonsultasikan hasil evaluasi APBD 2017 ke Kemendagri.

“Jadi koreksi Rp1,2 Triliun itu ada yang diminta dikurangi jumlah anggarannya, ada juga yang sama sekali dilarang. Tapi, jumlah itu bisa berkurang tergantung hasil konsultasinya,”ungkapnya.

Mengenai pembangunan gedung bowling, kata dia, Kemendagri meminta agar sistem penganggaran nya dilakukan dengan sistem tahun jamak atau multiyears.

“Kalau saat ini sistem penganggaran nya menyicil, Mendagri melarang itu. Masih mungkin untuk dirubah. Hasil konsultasi itu akan dirapatkan kembali dengan Banggar, setelah itu hasilnya baru disampaikan pada sidang paripurna,”paparnya.

Politisi Nasdem itu menambahkan,kegiatan lain yang juga dievaluasi oleh Kemendagri adalah belanja hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut sebesar Rp2 miliar. Anggaran tersebut dikurangi Rp400 juta. Selain itu juga hibah kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) senilai Rp2 miliar, juga dikurangi sebesar Rp500 juta.

“Sisa anggarannya diminta untuk dialokasikan kepada kegiatan lain,”tambahnya.(tjg)