Nelayan di Batubara Keluhkan Pukat Trawl Masih Marak Beroprasi

oleh
Komisi B DPRD Kab Batubara dengan nelayan jaring warga Desa Guntung, Kec Lima Puluh soal maraknya beroperasi pukat tarik/trawl dan sejenisnya.
Komisi B DPRD Kab Batubara dengan nelayan jaring warga Desa Guntung, Kec Lima Puluh soal maraknya beroperasi pukat tarik/trawl dan sejenisnya.

Batubara – Boat pukat tarik/harimau (trawl) dan sejenisnya hingga kini masih beroperasi di perairan Kab Batubara. Akibatnya nelayan kecil semakin terjepit mencari nafkah di laut. Untuk mendapatkan Rp 30 ribu/ hari  saja sudah sulit.

“Sebelumnya kami bisa mendapatkan hasil penjualan Rp 80 ribu sehari, kini Rp 30 ribu saja sudah sulit sejak beroperasinya pukat trawl dan sejenisnya,”tukas Sofyan didampingi belasan nelayan jaring lainnya warga Desa Guntung, Kec Lima Puluh dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Kab Batubara yang dihadiri Kapolsek Lima Puluh, Dinas Perikanan. Camat dan Kades Mukis di ruang komisi setempat, Kamis (9/3).

Selain beroperasi di areal tangkapan nelayan kecil menangkap ikan dibagian pinggir pantai. Di antara ABK nelayan pukat ikan yang dilarang dan tidak ramah lingkungan itu juga kerap berlaku arogan memancing keributan.

“Ini kerap kami rasakan saat menangkap ikan di laut. Sudah jaring kami ditabrak. Mereka juga tidak segan-segan berlaku arogan memarahi dan meghardik terkesan mencari keributan,”ujarnya.

Setiap harinya mencapai belasan, bahkan puluhan unit alat tangkap terlarang tersebut bebas beroperasi menangkap ikan tanpa memikirkan kehidupan nelayan kecil menebarkan pukatnya hingga kepinggir pantai tanpa pernah mendapat tindakan tegas.

Padahal keberadaannya meresahkan kalangan nelayan kecil khususnya di pesisir Batubara. “Alat tangkap ini tidak hanya merugikan nelayan kecil, tetapi juga dapat merusak sumber hayati dan lingkungan hidup,” kata nelayan lainnya.

Padahal pengusaha nelayan pukat trawl dan sejenisnya telah membuat kesepakatan dihadapan aparat penegak hukum untuk tidak mengoperasikan dan menyesuaikannya dengan alat tangkap ramah lingkungan atau yang tidak dilarang sebagaimana peraturan.

Namun sangat disesalkan belakangan pukat ikan tersebut kembali ramai beroperasi secara terang-terangan.

‘’Kita harapkan adanya tindakan tegas sebagai efek jera bagi mereka mengoperasikan, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya,” kata nelayan.

Ketua Komisi B DPRD Kab Batubara,  Fahmi didampingi anggota Suharto, Tiurlan Napitupulu, Ida Nasution meminta nelayan untuk bersabar dan tidak melakukan perbuatan anarkis di laut dengan menyerahkan persoalannya kepada aparat hukum untuk menindak. Di samping menyampaikannya kepada Menteri Kelautan RI dan terkait di Pemerintah Pusat. (zf)