Metro

DPRD Sumut, Pinta Pemprov Tambah Alokasi Anggaran Kesehatan, Ini Alasannya

Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli.

Medan –  Anggota Komisi E DPRD Sumut, Nezar Djoeli meminta Pemprovsu untuk meningkatkan jumlah anggaran kesehatan agar lebih mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk dalam melindungi masyarakat yang belum mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Setelah itu, Pemprovsu diminta untuk memvalidasi jumlah penduduk miskin dengan melakukan up date data kependudukan setiap bulannya melalui peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Baca: Karena Ganja, Fedelis Ari Tertangkap dan Istirnya tak Tertolong

Pada Senin, (27/3/2017) Fedelis Ari dikawal ketat oleh petugas kepolisian Polres Sanggau ia diijinkan pulang menjenguk jasad sang istri dan menghampiri sang anak yang tengah duduk sendirian di teras rumahnya | Facebook

“Kemarin kita baru ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali, mereka mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 Miliar untuk melindungi warga nya,”ujar Nezar, Minggu (2/3/2017).

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran warga yang belum terlindungi kesehatannya karena tidak mampu membayar program BPJS atau perlindungan lainnya.

Dengan pola tersebut, hampir tidak ditemukan masyarakat Bali yang kesulitan dengan layanan kesehatan karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerahnya.

“Kami kagum karena seolah-olah tidak boleh ada orang yang sakit dan susah di Bali ini,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Nezar Djoeli juga semakin kagum karena Dinas Kesehatan Bali menyediakan anggaran yang cukup besar meski jumlah penduduk di provinsi itu hanya sebanyak 4.152.800 jiwa, meski tidak sebanyak yang dialoasikan Dinas Kesehatan Bali.

Baca: Kasihan, Tidak ada BPJS Pasien ini Katanya ditolak Pihak Rumah Sakit

ils BPJS

ils BPJS

Sebenarnya, Pemprovsu sudah mengalokasikan anggaran kesehatan itu meski tidak sebanyak yang disiapkan Dinas Kesehatan Bali. Namun sayangnya, ketidakmampuan dalam menggunakannya dengan baik menyebabkan alokasi anggaran tersebut sering sia-sia dan menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).

Jika tidak mampu menyediakannya, Pemprovsu dapat berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkannya yang ditetapkan secara proposional dengan jumlah warga yang perlu dibantu.(tjg)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top