Ini Usaha Yang Dilakukan KPUD Medan Untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

0
Komisi A DPRD Medan berfoto bersama Komisioner KPUD Medan usai berdialog perihal upapa peningkatan partisipasi pemilih di Sekretariat KPUD Medan, Selasa (4/4/2017).
Komisi A DPRD Medan berfoto bersama Komisioner KPUD Medan usai berdialog perihal upapa peningkatan partisipasi pemilih di Sekretariat KPUD Medan, Selasa (4/4/2017).

MEDAN – Rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan priode 2016-2021 diakui oleh KPUD Medan sebagai sebuah pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Oleh karena itu, KPUD Medan sebagai penyelenggara atau operator pelaksanaan pilkada atau pemilu telah menyiapkan sejumlah hal guna meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisioner KPUD Medan,  Herdensi Adnin menyebutkan saat ini pihaknya tengah melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Hal ini sebagai antisipasi DP4 ( Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan) yang akan diberikan pemerintah yang secara defakto tidak akurat dan kerap bermasalah.

“Hal ini telah diakui Disdukcapil dalam FGD KPU Medan beberapa waktu lalu di kesbangpol linmas. Secara dejure memang terdaftar sebagai penduduk setempat tetapi defaktonya ia sudah pindah atau meninggal. Hal ini tidak terjangkau pendataan Disdukcapil, ini yang sedang kita benahi,”ujar Herdensi saat menerima kunjungan Komisi A DPRD Medan di sekretariat KPUD Medan Jalan Kejaksaan.

Kegiatan pemutakhiran ‎ pemilih berkelanjutan ini, diakuinya merupakan data awalnya dari DPT Pilkada Walikota Medan lalu ditambah DPTB 1 dan 2 digabungkan dengan data mutasi kependudukan Disdukcapil lalu diupload jadi sistem pendataan pemilih (Sidalih) KPU Medan yang bisa diakses seluruh masyarakat luas.

“Kami imbau kepada masyarakat melapor ke KPU Medan jika ada perubahan dominislinya maupun ada pengurangan anggota keluarga baik pindah atau meninggal dunia biar diproses. Kita ke depannya berharap tidak ada lagi orang yang sudah meninggal tetap terdata sebagai pemilih dalam Pilgubsu 2018,”katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Medan, Heri Zulkarnain Hutajulu dalam kesempatan itu menyarankan agar KPUD Medan tidak lagi melibatkan kepala lingkungan (Kepling) dalam perekrutan tenaga adhock seperti KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Berdasarkan beberapa pengalaman pelaksanaan pemilu atau pilkada di Medan, seringkali ditemukan penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen. Bahkan sampai berafiliasi dengan caleg parpol pada pemilu legislatif atau tim sukses paslon dalam pilkada,”sebut Politisi Demokrat ini.

Heri  menambahkan saat ini KPUD Medan sudah memiliki rumah pintar pemilu (RPP). Harusnya sarana itu dijadikan tempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ikut berpartisipasi pada ajang Pilkada, Pemilu serta Pilpres.(tjg)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here