Metro

Buruh Minta Gajinya Disamakan Seperti Karyawan Bank

Aksi para buruh dalam mayday
Aksi para buruh dalam mayday

MEDAN –Dalam rangka memperingati hari buruh atau biasa disebut May Day, ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai element melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut, (1/5).

Dalam aksinya, buruh meminta agar PP 78/2016 segera dicabut. Sebab, buruh menganggap aturan itu membuat kehidupan buruh menjadi sengsara. upah minimum kota (UMK) 2017 sebesar Rp2,3 juta juga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Bukan saatnya lagi buruh digaji murah. Kebutuhan kita sudah banyak belum lagi buat sekolah anak. Gaji Rp 2,3 juta itu tidak cukup buat sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga. Kita minta gaji buruh itu sudah bisa disamakan dengan bapak-bapak disini dan pegawai bank. Minimal gaji Rp 5 juta buruh itu,” kata Pimpinan Aksi Amin Basri dari Serikat Pekerja Industri.

Kata dia, saat ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tidak mendukung penghapusan upah murah buruh. APINDO justru melakukan gugatan ke PTUN Medan atas putusan UMK yang sudah ditetapkan oleh Gubernur.

“Kita meminta kepada Pak Gubernur untuk menggunakan hak deskresinya sebagai kepala daerah agar menetapkan upah buruh yang layak dan menghapuskan upah murah. Kita juga mengecam tindakan APINDO yang melakukan gugatan ke PTUN atas penetapan UMK 2017. Ini sebagai bentuk penolakan pengusaha kepada upah layak buruh,”ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua APINDO Sumut mengatakan pihaknya  sudah berangkat ke Jakarta menemui Kementerian Tenaga Kerja saat itu diterima langsung oleh Dirjend. APINDO sudah membahas soal penghapusan PP 78 itu dan tidak ada masalah.

“Justru kita pertanyakan Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja Sumut itu. Apa upaya mereka agar itu bisa dihapuskan. Silahkan undang kami, APINDO dan serikat pekerja. Kita buat rekomendasi untuk penghapusan itu ke pusat. Kita dukung, kami pastikan APINDO akan mendukung,” ujarnya.

Johan balik bertanya, apakah berani pemerintah provinsi mengambil sikap demikian. APINDO bagi dia, sepanjang itu permintaan buruh dan masih rasional maka pihaknya mendukung.

Mengenai tuntutan buruh untuk penghapusan pekerja outsourcing. Johan menegaskan, silahkan dibuat aturan yang resmi mengenai masalah itu.(tjg)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top