Metro

Wacana Pembentukan Pansus JKN Muncul Karena Hal Ini

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Bahrumsyah.
Anggota Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah.

MEDAN — Anggota Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah melemparkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) jaminan kesehatan Nasional (JKN).

Pasalnya, banyak masyarakat yang kurang mampu tidak termasuk kedalam kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya ditampung ke dalalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Selain masalah kepesertaan, ada masalah dana dana kapitasi sebesar Rp6 ribu bagi puskesmas. Untuk mendalami kedua masalah ini ada baiknya dibentuk pansus,” katanya saat rapat dengar pendapat  yang dilaksanakan Komisi B dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS terkait evaluasi program triwulan 1 dan 2 serta kuota BPJS bagi masyarakat miskin dan terlantar, Selasa (02/05/2017).

Dijelaskan Bahrum, dari data kepesertaan BPJS yang menggunakan fasilitas puskesmas sebanyak 1,3 juta peserta jika dikalikan Rp.6000, maka diperkirakan dana kapitasi yang diterima sebesar Rp7,8 miliar.

“Dari dana yang diterima sebesar itu, 60 persennya digunakan untuk jasa medis, 30 persennya dialokasikan untuk obat-obatan dan lima persen lagi digunakan untuk kebutuhan habis pakai,” jelasnya.

Bahrum mengatakan, ada banyak persoalan penting disini, dimana untuk dana obat-obatan DPRD Medan sudah menganggarkan miliaran di APBD. ” Kita ingin mengetahui kejelasan penggunaan anggaran kapitasi ini terutama untuk obat-obatan, mengingat DPRD juga sudah menganggarkan di APBD,” jelasnya.

Begitu juga persoalan data kepesertaan yang dinilainya juga syarat dengan masalah, dimana saat ini di kawasan Medan Utara masih banyak warga yang belum menerima BPJS kesehatan gratis.

“Kita ingim persoalan ini bisa tuntas, sebab sejak awal persoalan ini sudah menjadi perhatian namun tidak pernah selesai,” jelasnya.

Ketua Komisi B DPRD Medan Sahat Maruli Tua Tarigan mendukung dibentuknya Pansus Jaminan Kesehatan Nasional salah satunya terkait masalah data kepesertaan.

“Kemarin ada warga yang melapor gizi buruk, kemudian diadvokasi dapat BPJS tetapi setelah itu mereka diharuskan membayar Rp25.000 setiap bulannya, mereka mengeluh sebab mereka buka orang mampu, yang mereka inginkan adalah BPJS gratis,”sebut Politisi NasDem ini.(dik)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top