Ketua Komisi D Nilai Telah Terjadi Kebocoran PAD

oleh

MEDAN – Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon menilai telah terjadi kebocoran penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi izin mendirikan bangunan (IMB).

Pasalnya, saat ini sering ditemui bangunan baru yang dibangun tanpa memiliki IMB. “Banyak bangunan yang berdiri tanpa IMB, kenapa ini bisa terjadi,”tanya Sahat, Senin (15/5).

Sahat menyebut hal ini terjadi karena buruknya pengawasan dari instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan.

“Tahun ini yang memiliki pengawasan bangunan itu Satpol PP, sedangkan tahun lalu Dinas TRTB. Meski ada perubahan, pengawasan tetap saja lemah. Imbasnya banyak potensi PAD yang menguap entah kemanan, jumlahnya tidak sedikit, bisa puluhan miliar,”terangnya.

Menurutnya, Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin harus cepat mengambil sikap menghindari kerugian lebih besar .

“Hingga saat ini belum terlihat penertiban bangunan bermasalah. Dinas PKPPR dan Satpol PP terlihat gamang menjalan tufoksi masing masing”, tegas Sahat.

Ditambahkan Sahat, Satpol PP dituding lemah melakukan penindakan dan kesan ada pembiaran terhadap bangunan bermasalah. Bahkan antara Satpol PP dan Dinas PKPPR dituding tidak ada kordinasi. Sehingga bangunan melanggar izin terus bertambah.

“Kita selalu mengingatkan dinas terkait agar tetap menindak bangunan menyalah” terang Sahat.

Diketahui beberapa bangunan melanggar izin di kota Medan seperti di Jl Bahagia, Jl Puskesmas/Pendidikan, Jl Bromo Lorong Sentosa, Jl Abdul Sani, Pembangunan SPBU di Jl B Katamso, Bangunan Jl Punak, Jl Pemuda, Jl Pukat/Mestika dan bangunan lainnya. (TJG)