Fraksi PKS Ajukan Hak Angket Karena Ini

oleh

MEDAN — Fraksi PKS DPRD Sumut mengusulkan penggunaan hak angket dewan atas pelanggaran UU Pilkada terhadap penggunaan slogan Paten yang muncul di Pemprovsu.

Sebab, slogan tersebut menggunakan fasilitas Negara yang melekat di diri Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

Juru Bicara Fraksi PKS, Burhanuddin Siregar mengatakan jika slogan Sumut Paten terus digunaka n hingga masa pilkada 2018 maka akan berinflikasi pada pelanggaran UU Pilkada.

“Fraksi kami sangat menyayangkan upaya untuk mewujudkan Sumut yang berdaya saing tak kunjung terwujud, namun di sisi lain kini muncul slogan dan jargon baru yakni Sumut paten yang sama sekali tidak punya korelasi dengan semangat dan visi pembangunan sumatera utara yang ditetapkan dalam RPJMD” ujar Burhan saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS atas LKPj 2016 di ruang sidang paripurna, Jumat (26/5).

Kata dia, jawaban pihak Pemprovsu tentang munculnya jargon Sumut PATEN karena ingin membangun kekompakan antar aparatur sipil negara dalam menghadapi berbagai tantangan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Selain itu, hal ini diperlukan sebagai motivasi untuk membangun kebersamaan tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya menginspirasi pembangunan di Sumut serta sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan.

“Jawaban ini menurut kami sangat tidak relevan dan terkesan mengada-ada. Kami menilai dari berbagai pandangan dan pendapat masyarakat terhadap tagline dimaksud, bahwa tagline Sumut PATEN lebih mengarah kepada penokohan personal tertentu di tengah-tengah masyarakat Sumut dan terindikasi untuk kepentingan politik Pilkada 2018. Fraksi kami meminta melalui pimpinan DPRD Sumut kepada Pemprovsu untuk menghentikan tagline ini,” tegas Burhan.

“Kami Fraksi PKS akan mengusulkan kepada pimpinan untuk penggunaan hak angket atas persoalan ini,”tegasnya.

Menurutnya, menggunakan slogan tersebut dalam acara-acara pemerintahan merupakan pelanggaran terhadap Perda nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Visi Sumut menjadi provinsi yang berdaya saing menuju Sumatera Utara sejahtera harus terus kita perjuangkan sebelum ada perubahan yang disepakati bersama-sama antara Pemprovsu dengan DPRD. Inilah visi yang telah tertuang pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam kurun waktu 2013-2018,” tambahnya.