Dianggap Tidak Mampu Jalankan Perda, Pansus LKPj Minta Kasatpol PP Dicopot

oleh

MEDAN — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Medan, M Sofyan dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya khususnya dalam penegakan peraturan daerah (Perda).

Oleh karena itu, panitia khusus (Pansus) LKPj 2016 merekomendasikan kepada Wali Kota Medan untuk mencopot Kasatpol PP.

“Kami mengusulkan agar kepala satuan polisi pamong praja diganti,” kata Ketua Pansus LKPj Zulkarnain Yusuf dengan volume suara yang lebih kuat, dalam Paripurna Laporan Pansus LKPj di gedung DPRD Medan, Rabu (7/6).

Satpol PP harus mampu menertibkan tindakan pelanggaran Perda, karena kewenangan melakukan tindakan non yustisia kepada individu, usaha ataupun badan hukum yang melanggar Perda sudah diberikan melalui Permendagri 54 tahun 2011 dan diperkuat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dana yang disiapkan di Satpol PP tidak hanya untuk menertibkan pedagang kakilima. Akan tetap juga untuk aktifitas yang meresahkan masyarakat seperti tempat maksiat, warnet yang beroperasi 24 jam dan menindak pembangunan menyalahi aturan. Medan masih dihadapkam pada persoalan ketertiban umum. “Karena itu, diperlukan figur yang kuat dan tegas sebagai Kasatpol PP dalam rangka penegakkan Perda,” katanya. (TJG)