Ketua DPRD Sumut Tak Menggubris Surat DPD Partai Demokrat

0
DPRD Sumut
DPRD Sumut

Siantar- Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman tak menggubris surat rekomendasi DPP Partai Demokrat Sumut untuk melaksanakan keputusan mengenai perubahan komposisi Fraksi Partai Demokrat di DPRD Sumut.

“Sejauh ini sudah dua kali dilayangkan surat ke DPRD Sumut, tapi belum ada tanggapan dan balasan,” ucap Wakil Ketua Partai Demokrat Sumut, Johalim Purba, Jumat (9/6/2017).

Joalim mengatakan, jika partainya telah melayangkan Surat Nomor : 89/DPD.PD/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal perubahan susunan dan komposisi Fraksi Partai Demokrat Sumut pada Ketua DPRD Sumut.

“Surat dimaksud menegaskan adanya pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat Sumut yang sebelumnya dijabat Mustofawiyah Sitompul digantikan Meilizar Latif. Ini yang kita minta pada Ketua DPRD Sumut agar mengganti Ketua Fraksi Partai Demokrat melalui rapat parpurna,” sebut Johalim.

Menurut Johalim, telah diputuskan adanya perubahan komposisi Fraksi Demokrat di DPRD Sumut sesuai hasil rapat pengurus Demokrat Sumut pada 29 April 2017, dengan komposisi Penasehat Fraksi Tengku Milwan dan Muhammad Syarif Rawi, Ketua Fraksi Meilizar Latif, Wakil Ketua Muhri Fauzi Hafiz, Sekretaris Rony Reynaldo Ditumorang dan Bendahara Lidiane Lase, serta anggota Sopar Siburian, Arifin Nainggolan, Jenny Berutu, Guntur Manurung, Hartoyo, Syahrial Tambunan, Mustofawiyah dan Tia Isah Ritonga.

Johalim menyayangkan sikap Ketua DPRD Sumut, Wagirin yang terkesan tak mengubris surat mengenai perubahan komposisi Fraksi Partai Demokrat tersebut. Ini membuat DPD Partai Demokrat Sumut kembali melayangkan surat penegasan yang ditandatangani Ketua JR Saragih dan Sekretaris Meilizar Latif dengan Nomor : 101/DPD.PD.SU/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

“Surat itu mempertegas surat sebelumnya perihal perubahan komposisi Fraksi Demokrat bahwa Ketua Fraksi yg diakui DPD Partai Demokrat Sumut adalah Meilizar Latif. Mustofawiyah juga disebut tidak berhak melakukan pergantian alat kelengkapan dewan khususnya anggota fraksi karena bukan wewenang bersangkutan sesuai AD/ART partai dan keputusan DPD Demokrat Sumut,” ujar Johalim.

Dia juga berharap, Ketua DPRD Sumut agar tidak mengambil keputusan tak sesuai dengan kebijakan internal Partai Demokrat Sumut sesuai tata tertib (tatib) DPRD Sumut pasal 34 ayat 1 dan 4.

Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman yang dihubungi wartawan melalui telepon selulernya tidak diangkat telepon ketika dikonfirmasi, meskipun nada panggilnya aktif.‎

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here