Pimpinan Dewan Tak Bisa Proses Pergantian Susunan Fraksi Demokrat, Ini Alasannya

oleh

MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan menyebut pihaknya sudah menerima dua surat dari DPD Partai Demokrat Sumut perihal pergantian susunan atau komposisi Fraksi di DPRD Sumut.

Namun, Ruben mengatakan surat permohonan atau permintaan itu tidak dapat di proses atau ditindaklanjuti. Sebab, pihaknya belum menerima permintaan dari Fraksi Demokrat.

“Kami tidak bisa jalankan surat DPD Demokrat Sumut, karena tidak ada permintaan dari Fraksi Demokrat tentang pergantian susunan Fraksi,”ujar Ruben Tarigan.

Politisi PDI-P ini menyebut pergantian Fraksi atau alat kelengkapan dewan tidak bisa dilakukan meski ada permintaan dari partai. “Surat dari partai itu hanya lampiran, yang utama itu surat permintaan dari Fraksi itu sendiri,”ungkapnya.

Ia mengungkapkan bahwa Fraksi merupakan perpanjangan tangan dari Partai. Sehingga, dia merasa aneh ketika ada Fraksi yang tidak mau menjalankan Intruksi partai.

“Selagi tidak ada permintaan dari Fraksi tidak bakal ada pergantian. Kalau intruksi partai tidak di jalankan Fraksi, tinggal partai bersikap,”jelasnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Mustofawiyah Sitompul mengatakan dirinya tidak akan mengirimkan surat pengantar kepada pimpinan dewan.

“Biarkan saja ada surat partai, kalau tidak ada pengantar dari Fraksi, tidak akan ada pergantian,”katanya.

Seperti diketahui DPD Partai Demokrat Sumut melayangkan surat bernomor 89/DPD.PD/SU/V/2017 per tanggal 2 Mei 2017 perihal pergantian susunan Ketua DPRD Sumut yang di tujukan kepada Ketua DPRD Sumut.

Selain itu, 2 Mei 2017 DPD Demokrat Sumut mengintruksikan kepada HT Miwan dan Mustofawiyah Sitompul untuk melaksanakan Intruksi partai tentang pergantian susunan Fraksi.

8 Juni 2017 DPD Demokrat Sumut kembali melayangkan surat bernomor 101/DPD.PD/SU/VI/2017 kepada Ketua DPRD Sumut tentang penegasan perihal pergantian susunan Fraksi Demokrat DPRD Sumut. (TJG)