Ranperda Pengawasan dan Jaminan Produk Halal Dikhawatirkan Tidak Lolos

0

MEDAN — Ketua DPRD Medan, Herny Jhon Hutagalung khawatir Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengawasan dan Jaminan Produk Halal dan Higienis dikhawatirkan tidak akan disetujui oleh Gubernur Sumatera Utara dan Menteri dalam negeri.

“Perda yang berbau syariat suatu agama seringkali membal mengingat keberagaman Indonesia,”katanya saat rapat lanjutan Pansus Ranperda Jaminan Produk Halal di ruang badan anggaran, Selasa (13/7/2017).

Politisi PDI-P ini mengusulkan jangan ada kata-kata syariat Islam dalam Ranperda ini agar tidak terkesan kepentingan satu agama.

“Karena bangsa kita ini sangat beragam jadi kalau perda berdasarkan peraturan satu agama biasanya akan ditolak oleh Gubsu dan Kemendagri,”tambahnya.

Muhammad Basri, Mewakili MUI Medan mengatakan pihaknya akan mengkaji lagi naskah akademik Ranperda tersebut agar tidak lagi ada kata Syariat Islam di dalamnya.

“Saya kita naskah akademik yang kini sudah tertuang dalam pasal per pasal ini perlu kami baca lagi dengan teliti termasuk mengenai sanksi tadi,” ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Rajuddin Sagala tersebut.(TJG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here