Fraksi PPP Usulkan Sanksi Pidana Di Ranperda Izin Lingkungan Hidup

oleh

MEDAN — Pemerintah Kota ( Pemko) Medan diminta memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan izin lingkungan.

Sebab, selama ini sejumlah regulasi yang mengatur tentang izin lingkungan hidup yang diterapkan hanya berupa sanksi administratif sehingga masih belum berdampak efek jera bagi pelaku usaha yang kerap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan izin lingkungan.

“Upaya pengelolaan lingkungam hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL-UKL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah ( IPAL) bukan barang baru dalam topik lingkungan.Ada sejumlah regulasi yang mengatur tentang hal itu. Namun, faktanya sungai Deli puluhan tahun tercemar dan rusak,”kata juru bicara Fraksi PPP, Hamidah ketika membacakan Pemandangan Umum ( PU) Fraksi PPP dalam rapat paripurna PU Fraksi terhadap Ranperda tentang Izin Lingkungan , Selasa (18/7).

Kondisi ini, katanya,menunjukan bahwa sanksi administratif bagi pelaku usaha tidak cukup dalam upaya penegakkan aturan tentang upaya menyelamatkan lingkungan dari kerusakan.

Untuk itu, sambungnya, hendaknya rumusan sanksi terhadap izin lingkungan yang telah diperjelas dan dipertegas dalam Ranperda lingkungan hidup hendaknya dapat diimplementasikan secara tegas terhadap pelaku usaha sehingga dampak yang diharapkan dengan diberlakukannya perda ini bisa dirasakan oleh masyarakat kota Medan khususnya masyarakat yang langsung terkena dampak permasalahan lingkungan.(TJG)