Ini Kata Dishub Sumut Terkait Tuntutan ASN Kemenhub

oleh
ASN Kemenhub saat mendatangi kantor DPRD Sumut
ASN Kemenhub saat mendatangi kantor DPRD Sumut

MEDAN – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) yang sudah beralih per 1 Januari 2017 ke Kemenhub secara otomatis menjadi tanggungjawab Kemenhub, walaupun masalah gajinya masih bisa diambil di Pemprovsu.

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Anthony Siahaan melalui Sekretaris Dishub Sumut Darwin Purba mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Provinsi Sumut yang sudah beralih per 1 Januari 2017 ke Kementerian Perhubungan secara otomatis menjadi tanggung jawab Kemenhub.

“Memang terkait gaji masih bisa diambil di Pemprovsu sampai Maret kemarin. Namun, itu hanya proses peralihan dari Pemprov Sumut ke Kemenhub,” ujar Darwin di Kantornya, Selasa (11/7).

Terkait adanya lebih dari 300 PNS Kemenhub yang menuntut Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ke Pemrovsu, sampai- sampai menggeruduk ruangan Gubernur Sumut Senin (10/7) kamarin. Darwin sangat menyayangkan Hal itu terjadi.

“Sangatlah kita sayangkan sampai-sampai mendatangi Lantai X ruangan Gubsu. Seharusnya sebagai PNS tidak seperti itu,” ucapnya.

Dijelaskan Darwin, awalnya sebanyak 500-an PNS Dishub Sumut menjadi ASN Kemenhub, karena jembatan timbang akan dikelola oleh Kemenhub RI sehingga secara otomatis mereka menjadi ASN Kemenhub sebagai pengelola jembatan timbang yang telah diambil alih Januari 2017 lalu.

Disambungnya, jembatan timbang yang tak beroperasi menimbulkan sedikit persoalan dan itulah masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai.

“Kalau mereka menuntut TPP ke Pemprovsu tak ada jalannya, mana mungkin dibayarkan kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena TPP bisa dibayarkan berdasarkan, prestasi dan kinerja. Kinerja itu berdasarkan kehadiran atau absensi,” ucapnya.

“Jadi, tidak ada dasar mereka menuntut, karena jembatan timbang sudah tutup sehingga tak ada kinerjanya,” terangnya lagi.

Seiring berjalan waktu kata Darwin, karena Dishub Sumut hampir semua pegawainya dialihkan Kemenhub sehingga Dishub Sumut kekurangan Pegawai dan mengajukan permohonan ke Kemenhub RI agar mengembalikan pegawai Dishub Sumut terdahulu sebanyak 131 pegawai dan dipenuhi Kemenhub RI.

“Sehingga secara otomatis pula mereka kembali menjadi PNS Dishub Sumut dan mendapatkan haknya TPP atas kinerja dan kehadirannya. Atas dasar tersebut TPP mereka bisa dicairkan berdasarkan tunjangan kinerjanya, karena mereka memang masih pegawai Dishub Sumut sesuai dengan SK Gubsu,” terang Darwin.

Sedangkan sekitar 300an ASN Dishub Sumut yang sudah beralih ke Kemenhub, tambahnya, TPP nya bukan tanggung jawab Dishub Sumut lagi.

Darwin juga membantah adanya surat dari Kemenhub yang memerintahkan Kadishub Sumut Antony Siahaan untuk membayar TPP para ASN Dishub Sumut yang beralih ke Kemenhub dari bulan Januari sampai April 2017.

“Tidak ada surat yang menyebutkan hal itu, yang ada adalah surat dari Kemenhub yang memerintahkan Sekda di provinsi dan kabupaten/kota untuk membayar TPP sesuai undang-undang dan ketentuan tang berlaku,” kata Darwin.

Surat dari Kemenhub tersebut telah dibalas oleh Pemprovsu guna meminta pertemuan dengan pihak Kemendagri yang di tandatangani oleh Plt Sekdaprovsu Ibnu Sri Hutomo.

“Pak Sekda telah membalas surat dari Kemenhub tersebut, guna meminta kejelasan tentang isi surat dari Kemenhub tersebut. Karena bila Pemprovsu membayar TPP ratusan pegawai yang sudah beralih ke Kemenhub akan menjadi temuan dan siapa yang bertanggungjawab?,” imbuh Darwin. (Nda)