Realisasi Pendapatan Daerah T.A 2016 di Langkat Sebesar Rp2,2 Triliun

oleh
Mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin M. Kes, MM saat menghadiri sidang paripurna DPRD Langkat perihal Nota Pengantar Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Langkat T.A 2016 di gedung paripurna DPRD Langkat, Selasa (4/7).
Mewakili Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu SH, Sekda Langkat dr. H. Indra Salahudin M. Kes, MM saat menghadiri sidang paripurna DPRD Langkat perihal Nota Pengantar Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Langkat T.A 2016 di gedung paripurna DPRD Langkat, Selasa (4/7).

STABAT – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu sampaikan nota pengantar keuangan ke DPRD Langkat dalam paripurna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2016, Selasa (4/7).

Sidang Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Langkat Dony Setha mewakili Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Dalam pidato tertulis Bupati Langkat H. Ngogesa Stepu SH yang dibacakan Sekda dr. H. Indra Salahudin dijelaskan, Realisasi Pendapatan Daerah T.A 2017 di Kabupaten Langkat sebesar Rp2.215.047.135.449, 93 Triliun atau 94,81% dari target yang ditentukan yakni Rp2.336.327.100.862,00.
Sementara itu, untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2.287.199.657.314,68 atau 89,75% dari target yang ditentukan sebesar Rp2.258.491.552.657,00.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan APBD T.A 2016, Pemkab. Langkat banyak mendapatkan masukan dari DPRD Langkat khususnya mengenai Penyusunan Anggaran yang disampaikan anggota DPRD Langkat melalui sidang-sidang paripurna ataupun pertemuan-pertemuan lainnya.

“Namun demikian, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, untuk itu, terima kasih untuk masukan yang diberikan dan kelemahan ini akan diperbaiki untuk kedepannya, mohon saran dan masukan mengenai ini, ” harap Ngogesa.

Bersamaan dengan itu, Sidang Paripurna juga membahas mengenai Penyampaian Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Langkat

Pembahasan tersebut dilatarbelakangi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Langkat, maka DPRD Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 40 tahun 2017 tentang Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Langkat.

Hasil pembahasan tersebut akan dilanjutkan di Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Langkat dalam waktu dekat guna mengetahui berapa besar anggaran untuk Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD Langkat.

7 Fraksi Setuju

Selang sehari, Sidang Paripurna kembali digelar oleh DPRD Langkat, tentang pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD lanjutan, dengan mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi mengenai Nota Pengantar Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016 di gedung paripurna DPRD Langkat, Rabu (5/7) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Langkat Terbit Rencana Perangin-angin SE, yang didampingi wakil ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga.

Walaupun diwarnai dengan beragam masukan, saran dan pandangan umum dari 7 Fraksi di DPRD Langkat, hasil akhirnya, seluruh Fraksi di DPRD Langkat setuju tentang Nota Pengantar Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Langkat T.A 2016. (lg)