19.684 KK Hidup di Wilayah Kumuh, Akhyar Sebut Pemko Buruh Perda

oleh

 

MEDAN — Kota Medan merupakan Kota terbesar ketiga di Indonesia. Meski masuk kedalam kota Metropolitan, Medan ternyata memiliki masalah sama dengan kota-kota besar lainnya yakni kawasan kumuh.

Bahkan kawasan kumuh di Kota Medan tersebar di 42 kelurahan. Untuk mengatasi persoalan kawasan kumuh, Pemerintah Kota (Pemko) Medan memerlukan sebuah perturan daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum dalam menyelesaikan persoalan kawasan kumuh.

Hal tersebut dikatakan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution saat membacakan nota jawaban Wali Kota pada sidang paripurna, Rabu (25/10).

Politisi PDI-P itu menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah di kawasan kumuh, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) telah membuat konsep dan strategi konkret dalam menangani perumahan dab permukiman kumuh.
“Konsep itu tersebar di 42 kelurahan yang menjadi titik kawasan kumuh,”ujarnya.

Dia mengaku Pemko Medan belum memiliki data mengenai jumlah kepala keluarga (KK) yang berada di kawasan kumuh. Akhyar beralasan masih dalam tahap pendataan.

“Apabila melihat data sementara berdasarkan base line program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), jumlahnya 19.684 KK yang tersebar di 42 kelurahan tersebut,”jelasnya.

Adapun proses pendataan dasarnya, menurut Akhyar, telah dilakukan dengan melibatkan aparatur kelurahan dan masyarakat melalui program KOTAKU. Sedangkan data yang diterima terus dilakukan kajian serta review pendataan setiap tahunnya.
Sedangkaan tentang kriteria perumahan dan pemukiman kumuh disebutkan Akhyar Nasution, ada tujuh. Yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.(TJG)