Dianggap Memberatkan Pengusaha, PKS Tolak Ranperda CSR

oleh

 

MEDAN — Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menolak keberadaan Ranperda CSR.

Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Salman Alfarisi mengakui kecewa karena usulan zakat dalam salah satu pasal tidak diakomodir.

Disebutkannya, Fraksi PKS telah mengusulkan dan memperjuangkan agar zakat menjadi variabel pengurang dalam memenuhi ketentuan Ranperda.

Salman berujuar bahwa sesuai umat muslim yang memiliki usaha yang hasilnya tah memenuhi nisab (batas minimal) wajib mengeluarkan zakat usaha.

“Zakat tersebut nantinya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim dalam bentuk program bantuan sampai pemberian usaha produktif agar bisa keluar dari garis kemiskinan,”kata Salman pada sidang paripurna, Senin (16/10/2017).

Jika Ranpeda ini disahkan, lanjut Salman, maka pengusaha Muslim akan mengeluarkan dua kali kewajiban yakni atas dana CSR dan zakat.

“Selain itu di dalam Ranperda ini tidak dijelaskan berapa besaran dana CSR yang harus disalurkan. Karena berbagai pertimbangan, PKS memohon maaf karena tidak menyetujui ranpeda ini disahkan,”imbuhnya.

Ketua Pansus Ranperda, Ahmad Arif mengatakan ranpeda tetap disahkan meski Fraksi PKS menolak. Apalagi, 8 Fraksi lain menyetujui adanya pengesahan Ranperda.

Dia berharap agar Ranperda dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat maupun perusahaan.

“Semoga masyarakat Kota Medan lebih baik dengan adanya Perda CSR,”jelasnya.

 

Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mengatakan, Perda akan dapat mendukung dan mendorong perusahaan memiliki tanggungjawab sosial. Sehingga perusahaan dapat berkontribusi peningkatan pembangunan. (TJG)