OK Arya Terancam Empat tahun penjara

oleh
Bupati Batubara Nonaktif berinisil, OK Arya Zulkarnaen saat diamankan KPK beberapa waktu lalu
Bupati Batubara Nonaktif berinisil, OK Arya Zulkarnaen saat diamankan KPK beberapa waktu lalu

Suarakita.co.id, Medan – Terdakwa Bupati Batubara Nonaktif berinisil, OK Arya Zulkarnaen dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, HH terancam empat tahun hukuman penjara terkait kasus menerima uang proyek senilai Rp3,7 miliar tahun anggaran 2017 dari rekanan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hariawan Agusti Tiartono, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan, Senin (5/2/2018) menyebutkan kasus suap tersebut diterima kedua terdakwa tersebut, dari rekanan Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar (sidang terpisah).

Maringan, menurut Jaksa, memberikan satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 561633 senilai Rp 1,5 miliar, satu lembar cek Bank Sumut Nomor CJ 560012 senilai Rp1,5 milar dan uang sebesar Rp700 juta kepada Bupati Batubara.

Uang tersebut diserahkan melalui Sujendi Tarsono (pengusaha dealer mobil) agar terdakwa melakukan pengaturan dalam proyek di Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara.

Seperti yang dilansir dari Antara, jaksa mengatakan, proyek tersebut merupakan pembangunan jembatan Sei Magung di Kecamatan Medang Deras dan proyek pembangunan jembatan Sentang di perbatasan Kelurahan Labuhan Ruku menuju Desa Sentangagar, Kabupaten Batubara.

Sedangkan, konraktor Syaiful Azhar menyuap Bupati Batubara sebesar Rp400 juta.

Uang tersebut, diserahkan melalui terdakwa HH, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batubara, sehingga Syaiful mendapatkan pekerjaan proyek lanjutan peningkatan Jalan Labuhan Ruku menuju Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara TA 2017.

Pemberian uang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yakni sebagai pemberian imbalan (fee) karena Bupati Batubara memberikan persetujuan terhadap pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Batubara merupakan pelanggaran hukum.

Kedua terdakwa, OAZ dan HH, melanggar Pasal ?12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 65 KUH Pidana, kata Jaksa.

Sidang kasus suap proyek yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo, dilanjutkan Senin depan (12/2) untuk pemeriksaan sejumlah saksi-saksi. (ant)