Polda Diminta Ambil Alih Kasus dugaan Ijazah Palsu Kabid Bina Marga PU Binjai

oleh

Suarakita.co.id, Binjai – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara diharapkan untuk kembali menelusuri kasus yang di “peti es” Polres Binjai terkait adanya penggunaan Ijazah “aspal” yang dilakukan Kusprianto sewaktu menjabat sebagai Kepala Seksi Binamarga Dinas PU Pemko Binjai.

Adanya “kong kali kong” antara penegak hukum Kota Binjai terkait masalah ijazah palsu yang digunakan Kepala Seksi (Kasi) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Binjai, Kusprianto kuat dugaan menjadi “ATM” bagi pihak yang berkaitan. Seperti, fakta yang saat ini terjadi Kusprianto setalah kasusnya terbongkar dan ditangan Polres Binjai kini dirinya malah menempati posisi sebagai Kepala Bidang Dinas Pu Pemko Binjai.

Jelas, apa yang terjadi pada Kusprianto kembali menjadi gujingan kenapa seakan akan apa yang dilakukan Kusprianto merupakan tindakan yang tidak mencoreng nama baik Pemko Binjai dan tidak merupakan pelanggaran hukum. Soalnya, hingga kini belum ada sanksi ataupun tindakan tegas dari Walikota Binjai terkait apa yang dilakukannya dan proses hukum dari kepolisian seperti dilupakan.

Informasi diperoleh dari warga dan ASN Dinas PU Binjai, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas PU Kota Bnjai dan beberapa elemen masyarakat sudah merasa kecewa atas penggunakan ijazah palsu oleh Kusprianto yang seakan akan dilindungi oleh para petinggi di Kota Binjai.

Anehnya lagi, 30 orang Wakil Rakyat di Kota Binjai yang ada saat ini kenapa diam dengan persoalan yang bukan menjadi rahasi umum lagi. Malah, kini Kusprianto yang konon dikabarkan mampu mengambil hati Pimpinan Legeslatif dan Eksekutif tersebut hingga dirinya mendapat julukan “panglima” dinas Pu Pemko Binjai lantaran mampu mencarikan uang dengan cara membagi bagi seluruh proyek fisik kepada rekanan yang berani bayar tinggi.

Menjadi orang yang dapat menyenangi para petinggi kota binjai karena mampu menjual proyek dengan harga tinggi Kusprianto kini dapat berkuasa untuk menguasai APBD Pemko Binjai Tahun Anggaran 2018 hingga kabar berkembang Kusprianto adalah Kabid yang kebal hukum.

“Penyataan (statement) penggunaan ijazah palsu oleh Kasi Dinas PU Binjai sudah marak. Apalagi sudah menjadi viral. Dan hal ini wajib disikapi Walikota dan Kadis PU Kota Binjai. Pak kus mendapat julukan sebagai panglima. Kami sebagai tenaga staf merasa aneh melihat seorang yang bermasalah dapat jabatan tanpa ada uji fit and propertest yang seharusnya menjadi tanggungjawab wakil rakyat binjai. Aneh rasanya kenapa begitu mudah seorang pelaku pelanggar hukum bisa dengan nyaman menduduki jabatan” ungkap salah satu narasumber Dinas PU Kota Binjai, Minggu (18/02).

Menurut sumber, Kusprianto disinyalir sudah terbukti menggunakan ijazah sarjananya (S-1) asli atau palsu (aspal) dilingkungan Dinas PU Kota Binjai. Sebagai fakta dan buktinya Walikota Binjai telah menerbitkan surat tertanggal 28 September 2006, diputuskan saudara Kusprianto (Pengguna Izajah S-1 Aspal) diwajibkan untuk membayar kembali kelebihan penghasilan yang tidak berhak diterimanya dari negara.

” surat keputusan walikota satu bukti yang jelas, selama ini dia (Kusprianto-red) menerima kelebihan gaji (penghasilan)  dari negara  sebelum mencuat kasus dugaan penggunan ijazah palsunya. Tetapi kenapa permasalahan ini ditutupi atau dilindungi, apa contoh seperti ini yang menunjang kota binjai mesuk nominasi kota smart city tingkat asean” cerca sumber

Dikatakan sumber, kasus penggunaan ijazah sarjana palsu oleh Kusprianto sudah pernah ditangani Polres Binjai. Namun, hingga kini kasusnya tak berlanjut (mengendap). Pada tahun 2012 kasusnya sempat mencuat di Polres Binjai. Namun pemeriksaan Kusprianto belum maksimal, kasunya diduga sudah dihentikan (peti eskan).

Informasi diperoleh, kasus dugaan penggunaan ijazah palsu ini sudah diselesaikan dengan menggantikannya dengan judul Proyek yang ada di Dinas PU Pemko Binjai.

Sementara itu, Kabid Bina Marga PU Kota Binjai Kusprianto saat dikofirmasi tidak berada di ruangannya. Salah seorang staff Dinas PU kota Binjai mengatakan, yang bersangkutan lagi sibuk mengurus rekanan untuk membagikan proyek di dinas pu kota Binjai. Begitu juga ketika dihubungi melalui via seluler.

Kusprianto tidak menjawab dan sms konfirmasi yang dilayangkan apakah dirinya telah melaksanakan intruksi walikota Binjai tertanggal 26 september 2006 dengan memulangkan uang negara.

Terkait hal tersebut diatas elemen masyarakat Binjai meminta pihak penyidik Polda sumut untuk turun  tangan menyelesaikan kasus ini secara profesional sehingga tidak menjadi preseden buruk hukum di negeri ini

Sementara itu Kusprianto beberapa waktu lalu kepada wartawan terkait hal tersebut diatas mengatakan kasus ini biarkan saja karena sudah selesai.  (op)