Sidang Kedua, Bawaslu Cecar KPU Soal Syarat Ijasah SMA

oleh
Sidang gugatan JR Saragaih terhadap KPU Sumut
Sidang gugatan JR Saragaih terhadap KPU Sumut

Suarakita.co.id, MEDAN- Sidang lanjutan gugatan pasangan JR Saragih dan Ance kembali digelar, dalam sidang tersebut Bawaslu terus mencecar pertanyaan kepada KPU Sumatera Utara mengenai syarat utama ijasah SLTA atau SMA yang dilakukan pemeriksaan oleh KPU guna menetapkan pasangan calon untuk maju di Pilkada 2018.

Ketua Majelis Musyawarah Hardy Munthe mempertanyakan kepada KPU Sumatera Utara apa yang menjadi landasan utama menjadikan ijasah SLTA atau SMA sebagai syarat mutlak guna menetapkan pasangan calon bisa maju atau tidak.

“Logikanya adalah ijasah SMA paling rendah dan kenapa harus SMA yang diambil. Apalagi termohon dalam hal ini KPU selalu berkutat pada pedoman PKPU. Padahal sudah jelas minimal SMA, kalau ada minimal tentu ada maksimal, bahkan pemohon dalam hal ini JR Saragih dan Ance Selian memasukkan ijasah lainnya selain ijasah SMA. Tapi ini mengapa malah KPU mengambil paling bawah?,” tanyanya kepada KPU di Bawaslu, Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/2/2018).

Pihak KPU yakni Benget Silitonga berkilah bahwa landasan utama ini sudah dijelaskan secara gamblang di dalam peraturan PKPU.

“Sudah jelas semua disebutkan di dalam PKPU, terlebih di semua pilkada yang diperiksa adalah ijasah SMA,” bebernya.

Penjelasan yang diutarakan oleh pihak termohon, tampaknya masih menjadi keraguan oleh Bawaslu. Terlebih, di dalam dalil disitu termohon membenarkan bahwa pemohon juga memasukkan ijasah lainnya.

“Disini termohon meragukan verifikasi dari pemohon perihal legalisir ijasah pemohon yakni JR Saragih, apakah pengambilan atau mandat yang diverifikasi adalah setingkat SLTA/SMA sebagaimana dalam pembacaan termohon, karena memang atas ketentuan PKPU. Sementara, di dalam pemohon sesuai dengan Undang-Undang berdasarkan ijasah terakhir, dan ini diamini termohon bahwa benar pemohon telah melampirkan seluruh ijasah bukan hanya SMA melainkan terdapat pula ijasah S1, S2 dan S3,” ungkap Ketua Majelis lainnya yakni Syafrida Rasahan yang juga menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sumatera Utara.

Melihat pertanyaan tersebut, KPU pun tetap mempertahankan jawabannya. Bahkan, termohon mengatakan semua akan dijelaskan pada pembuktian.

“Biarlah saksi ahli yang menjawabnya,” paparnya.

Mendengar jawaban tersebut, seakan jawaban dari pihak termohon kian membuat keraguan Bawaslu semakin menguat. Terlebih, persidangan ini harus menemukan titik kebenaran sehingga keraguan di masyarakat bisa terjawab.

“Okay bisa dijelaskan oleh saksi ahli, tapi yang menjadi pertanyaan apakah ini prosedural? Dan apakah ada pula yang menuliskan atau dalam bentuk tertulis harus ijasah SMA, apalagi ini menyangkut hak seseorang juga. Bila tidak jelas, ini bisa merepotkan,” beber Ketua Majelis Musyawarah Hardy Munthe.

Seakan ingin menepis keraguan dari Bawaslu, termohon pun membeberkan mengapa ijasah SLTA atau SMA yang dilakukan penelitian bukan berdasarkan ijasah lainnya. Lagi-lagi, termohon menggunakan PKPU sebagai landasan alasannya.

“Kita menerima di masa pendaftaran setelah itu memasuki masa penelitian. KPU Sumatera Utara memutuskan melakukan penelitian terhadap syarat calon dari masing-masing pasangan calon, terkait masalah pendidikan dan semua kita teliti bukan hanya pada pemohon. Dasarnya apa? yakni PKPU 15 2017 pasal 4 ayat 1, menyatakan ijasah pendidikan minimal bakal calon adalah SMA atau sederajat, pemenuhannya pasal 42 ayat 1 huruf p di mana ijasah STTB yang dilegalisir oleh instansi berwenang,” pungkasnya.